BENGKALIS ( Detikperjuangan.id) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas melalui pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pemberantasan HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba).
Penegasan tersebut disampaikan Kalapas saat memimpin apel pagi jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Bengkalis pada Senin (13/7/2026).
Dalam amanatnya, Priyo Tri Laksono menekankan bahwa seluruh jajaran wajib melaksanakan 13 Program Akselerasi secara optimal sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang efektif, transparan, dan berintegritas.
"Program akselerasi ini menjadi landasan untuk mempercepat perbaikan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memangkas berbagai hambatan birokrasi dan alur informasi agar berjalan lebih cepat, terbuka, dan akuntabel," ujar Priyo.
Selain itu, ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, disiplin, dan integritas seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemasyarakatan.
Kalapas juga memberikan penekanan khusus terhadap pemberantasan HALINAR, yakni Handphone, Pungutan Liar (Pungli), dan Narkoba, yang menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan tertib.
"Saya terus mengingatkan setiap pegawai, baik dalam rapat dinas maupun pelaksanaan apel pagi dan siang, jangan coba-coba terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ingat, HALINAR menjadi perhatian serius dan pelanggar akan berhadapan dengan proses hukum," tegas Priyo Tri Laksono.
Menurutnya, pemberantasan HALINAR bukan sekadar program, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menjaga marwah institusi pemasyarakatan agar tetap bersih dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Melalui pelaksanaan 13 Program Akselerasi dan penguatan pemberantasan HALINAR, Lapas Kelas IIA Bengkalis terus berupaya meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat tata kelola yang bersih, serta memberikan pelayanan pemasyarakatan yang humanis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.(***)
Posting Komentar