PEKANBARU ( Detikperjuangan.com) – Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino, Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Karhutla Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Riau, unsur TNI-Polri, BNPB, BMKG, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kapolda Riau Herry Heryawan menegaskan bahwa potensi karhutla tahun 2026 harus dihadapi secara serius dan terukur dengan kesiapan sejak dini. Menurutnya, penanganan tidak boleh bersifat reaktif.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani setelah kejadian. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan, khususnya di wilayah rawan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya langkah strategis secara kolaboratif, seperti pembangunan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau api, hingga penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, aparat, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam pencegahan. Kapolda mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya luas, mulai dari aspek hukum hingga kesehatan dan ekonomi.
Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif melakukan patroli terpadu, memastikan kesiapan infrastruktur pemadam, serta memperkuat deteksi dini. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan, termasuk kemungkinan penerapan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Provinsi Riau memiliki sekitar 5,3 juta hektare lahan gambut—terluas di Indonesia—yang menjadikannya sangat rentan terhadap karhutla, terutama saat musim kemarau panjang akibat El Nino. Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah signifikan berada di Riau dan Kalimantan Barat.
Penguatan kolaborasi lintas sektor pun menjadi fokus utama. Posko penanggulangan di tingkat daerah akan diperkuat hingga level provinsi, dengan dukungan penuh seluruh pihak. Kepala daerah juga diminta memastikan kebijakan berbasis pelestarian lingkungan berjalan efektif.
Kapolda turut mengapresiasi peran TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat peduli api yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanggulangan karhutla.
Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat luas.
“Ini adalah momentum bagi kita semua untuk bergerak bersama, menyamakan visi, dan menjaga Bumi Lancang Kuning agar tetap lestari,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Polda Riau dan Forkopimda menegaskan komitmen memperkuat sinergi, respons cepat, dan aksi nyata dalam menghadapi ancaman karhutla sepanjang tahun 2026 demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Posting Komentar