MANDAU ( Detikperjuangan.id) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau dari Fraksi NasDem, Hj Farida Saad, SE, melaksanakan kegiatan reses di RW 03 RT 04, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (30/7/2026). Kehadiran legislator yang telah memasuki periode ketiga sebagai anggota DPRD Provinsi Riau itu disambut antusias oleh ratusan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.
Reses tersebut turut dihadiri Ketua RW 03 Jumadi, para Ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.
Dalam sambutannya, Ketua RW 03 Kelurahan Air Jamban, Jumadi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Hj Farida Saad yang sejak periode pertamanya menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selalu menyempatkan diri hadir di tengah masyarakat.
"Kehadiran Ibu Farida menunjukkan komitmen dalam menjaga silaturahmi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami memahami kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami efisiensi, sehingga banyak usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan. Namun kami berharap hubungan baik ini terus terjalin dan ketika kondisi keuangan membaik, aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hj Farida Saad menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya merasa berat bahkan malu melaksanakan reses di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit. Meski demikian, ia menegaskan reses merupakan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Terus terang saya merasa malu turun reses kalau hanya menampung aspirasi, sementara kondisinya belum memungkinkan untuk direalisasikan. Tapi bagaimanapun ini adalah tugas kami, sehingga saya tetap datang menemui masyarakat," ungkapnya.
Menurut Farida, hampir seluruh anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, menghadapi situasi yang sama akibat keterbatasan anggaran. Bahkan sejumlah usulan pembangunan yang sebelumnya telah diukur oleh Dinas PUPR hingga kini belum dapat direalisasikan.
"Kami juga sudah melakukan hearing dengan Dinas PUPR mempertanyakan realisasi pembangunan. Kami juga malu kepada masyarakat, tetapi memang kondisi anggaran sedang sulit," katanya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Provinsi Riau, tetapi juga dirasakan secara nasional. Dampaknya turut memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga persoalan sosial lainnya.
Farida mengungkapkan, dalam berbagai kegiatan reses yang telah dilakukannya, banyak masyarakat kini lebih mengeluhkan kebutuhan ekonomi dibanding pembangunan fisik.
Meski demikian, berbagai usulan pembangunan dari masyarakat RW 03 tetap dicatat sebagai bahan perjuangan di DPRD. Di antaranya pembangunan jalan lingkungan, drainase, bantuan pemasangan listrik untuk Posyandu, hingga pengadaan sound system untuk mendukung kegiatan masyarakat.
Farida menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji yang belum tentu dapat dipenuhi.
"Saya tidak ingin memberikan harapan yang belum tentu bisa diwujudkan. Semua aspirasi tetap saya catat dan akan saya perjuangkan, tetapi saya tidak bisa memastikan kapan dapat direalisasikan karena semuanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah," tegasnya.
Ia berharap kondisi ekonomi dan keuangan daerah segera membaik sehingga berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat kembali dijalankan. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat agar setiap aspirasi tetap tersampaikan dan diperjuangkan ketika kemampuan anggaran sudah kembali stabil.(**)
Posting Komentar