BENGKALIS ( Detikperjuangan.com) – Upaya pemenuhan hak dasar warga binaan terus diperkuat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis untuk melakukan perekaman data kependudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap 182 warga binaan, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di aula serbaguna Lapas Bengkalis ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62. Program jemput bola tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka percepatan pemenuhan hak administrasi sipil bagi tahanan dan narapidana.
Selain itu, validasi data kependudukan ini dinilai sangat penting untuk memastikan warga binaan dapat mengakses layanan jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) selama menjalani masa pidana.
Kegiatan ini melibatkan delapan petugas dari Disdukcapil Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Yusri Ahmad. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Seksi Binadik Lapas Bengkalis, Boy Fernandes, guna memastikan proses sinkronisasi data berjalan akurat dan lancar.
Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan bahwa kepemilikan identitas kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk warga binaan.
“Melalui perekaman NIK ini, kami ingin memastikan seluruh warga binaan memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial. Ini menjadi momentum penting di HBP ke-62 sebagai bentuk komitmen kami menghadirkan layanan pemasyarakatan yang humanis,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa NIK yang valid, warga binaan akan mengalami kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori tidak mampu.
Proses perekaman meliputi pengambilan foto, sidik jari, hingga pemadanan data lama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dengan pengawasan ketat dari petugas pengamanan Lapas.
Warga binaan yang mengikuti kegiatan ini tampak antusias, mengingat pentingnya data kependudukan sebagai syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke masyarakat.
Melalui sinergi ini, Lapas Bengkalis berharap tidak ada lagi warga binaan yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.(***)
Posting Komentar